Makalah Metode Ilmu & Perencanaan Wilayah
“Sistem
Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Melalui Pendekatan
Training Need Assessment Tool
(TNA-T) Berbasis Web
untuk Pengembangan SDM Pariwisata
di Wilayah Kabupaten
Karo”
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang paling
menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Peraturan Presiden Nomor 81
Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan
permasalahan utama birokrasi meliputi SDM aparatur, organisasi, peraturan
perundang-undangan, kewenangan, pelayanan publik dan pola pikir dan budaya
kerja. Permasalahan SDM aparatur sebagai pengelola organisasi instansi
pemerintah yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi perlu
mendapat pemecahan masalah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara
efisien dan efektif.
Demikian pula halnya di sektor pariwisata, SDM pariwisata
merupakan factor yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan
pariwisata suatu negara. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, memuat
ketentuan tentang SDM pariwisata. SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang
pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan
kepariwisataan. Bagaimana permasalahan SDM pariwisata yang terdiri dari SDM
pariwisata di tingkat pemerintah (SDM aparatur); dan SDM pariwisata di dunia
usaha dan masyarakat.
Kebijakan tersebut juga memuat arah kebijakan pembangunan
SDM pariwisata di tingkat pemerintah diwujudkan dalam bentuk peningkatan
kapasitas dan kapabilitas
SDM pariwisata. Strategi untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas, meliputi: meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
meningkatkan kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan meningkatkan kualitas
SDM pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan. Sedangkan arah
kebijakan pembangunan SDM pariwisata di dunia usaha (industri) dan masyarakat
diwujudkan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata. Strategi
untuk pembangunan SDM pariwisata, meliputi meningkatkan kualitas dan kuantitas
SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi
pariwisata; meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang
terakreditasi.
Kabupaten
Karo merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama di Sumatera Utara dan
salah satu Kabupaten di sekitar Destinasi Super Prioritas Danau Toba yang
memiliki potensi tidak kalah baik dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia.
Kabupaten Karo menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas utama pembangunan
selain pertanian sebagai salah satu upaya mendorong peningkatan kesejahteraan
taraf hidup masyarakat. Untuk memajukan daerah Kabupaten Karo diperlukan SDM yang unggul khususnya di bidang pariwisata sehingga potensi daerah dapat digali dan dikembangkan demi kesejahteraan rakyat.
Pemerintah Kabupaten Karo dalam memasuki era
otonomi dan globalisasi berupaya membenahi kepariwisataan Karo dari segala
aspek dengan tujuan meraih tempat sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama, sehingga
sektor kepariwisataan menjadi sumber atau pemasok dana strategis dalam menunjang
pembangunan Daerah. Agar potensi kepariwisataan dapat berkembang dan dapat dijadikan sebagai produk andalan yang layak dijual di pasar global, harus ditangani oleh tenaga profesional di bidang kepariwisataan. Tenaga profesional diartikan bahwa tenaga-tenaga aparatur pemerintah pengelola pariwisata yang mampu membawa dan menggerakkan organisasi pariwisata dan masyarakat membangun sektor kepariwisataan dengan mengacu kepada visi pembangunan yang telah ditetapkan, serta mengadopsi prinsip-prinsip “Good Governance” didalam melaksanakan pelayanan masyarakat.
Diperlukan upaya-upaya dalam peningkatan sumber daya manusia
sehingga SDM Pariwisata mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat
yaitu dengan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan factor
penting dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja SDM. Namun pada
kenyataannya, banyak diklat yang diselenggarakan kurang memenuhi kompetensi yang
dibutuhkan oleh SDM, sehingga banyak SDM yang sudah mengikuti diklat tidak mampu
menerapkan apa yang didapat selama proses diklat. Banyak hal yang menjadi
penyebab timbulnya masalah tersebut, salah satunya adalah analisis kebutuhan
diklatnya yang tidak dilakukan dengan benar.
Analisis
kebutuhan diklat yang dilakukan tidak sesuai prosedur akan menghasilkan
analisis yang salah dan akan berimbas pada penyusunan program diklat. Melalui
analisis kebutuhan yang tepat, perancang program dapat menemukan kompetensi apa
yang sangat diperlukan oleh calon peserta pendidikan dan pelatihan. Sehingga
pendidikan dan pelatihan dapat memberikan kompetensi yang dibutuhkan oleh
peserta diklat dalam menghadapi tantangan dan membantu organisasi dalam mencapai
tujuannya.
Oleh karena itu,
melakukan analisis kebutuhan diklat terhadap SDM Pariwisata merupakan hal yang
harus dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki dan
kompetensi apakah yang perlu dioptimalkan. Dengan melakukan analisis kebutuhan
ini, akan dapat diketahui kompetensi apakah yang ingin dikuasai oleh SDM
Pariwisata. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam menganilisis kebutuhan
diklat adalah Training Need Assessmentn Tool (TNA-T).
Berdasarkan uraian di
atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Sistem
Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Melalui Pendekatan Training Need
Assessment Tool (TNA-T) Berbasis Web untuk Pengembangan SDM Pariwisata di
Wilayah Kabupaten Karo”.
Konsep Kewilayahan
Rustiadi (2002) menyebutkan
bahwa lingkup kajian perencanaan pengembangan wilayah sangat luas, sebagai bidang
kajian yang membentang dari lingkup ilmu yang bersifat multidisiplin, mencakup
bidang-bidang ilmu mengenai fisik, sosial ekonomi hingga manajemen. Dari sisi
proses kajian pembangunan mencakup hal-hal mengenai: (1) aspek pemahaman, yakni
aspek yang menekankan pada upaya memahami fenomena fisik alamiah hingga sosial
ekonomi di dalam dan antar wilayah, dalam konteks ini pengetahuan mengenai
teknik-teknik analisis dan model-model sistem merupakan alat (tools) penting
yang perlu dipahami, untuk mengenal dan mendalami permasalahan-permasalahan
maupun potensi-potensi pembangunan wilayah, (2) aspek perencanaan, mencakup
proses formulasi masalah, teknik-teknik desain dan pemetaan hingga perencanaan,
dan (3) aspek kebijakan, mencakup pendekatan-pendekatan evaluasi, perumusan
tujuan-tujuan pembangunan serta proses melaksanakannya, mencakup proses-proses
politik, administrasi, dan manajerial pembangunan.
Teori Perencanaan (Theory Planning)
Miraza (2004), Wilayah
adalah kumpulan daerah berhampiran, sebagai satu kesatuan geografis dalam
bentuk dan ukurannya. Wilayah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia
serta posisi geografis yang dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisiensi dan
efektif melalui perencanaan yang komprehensif dan satu sama lain saling
bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Perencanaan Wilayah
Miraza (2004),
adalah “suatu perencanaan yang berjangka panjang, bertahap dan tersistematis dengan
suatu tujuan yang jelas”. Tujuan yang jelas ini adalah yang menyangkut pada
keselarasan kepentingan stakeholders, baik masyarakat dari berbagai
lapisan, kelompok pengusaha maupun pemerintah sendiri. Perencanaan wilayah
menyangkut pada bagaimana pemanfaatan potensi wilayah, baik potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia maupun potensi sumber daya buatan yang harus
dilaksanakan secara fully dan efficiently agar pemanfaatan
potensi dimaksud benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara
maksimal.
Konsep Ruang dan Wilayah
Budiharsono (2001)
menyebutkan definisi wilayah sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh
kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal dalam
dimensi ruang yang merupakan wadah bagi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang
memiliki keterbatasan serta kesempatan ekonomi yang tidak sama. Disamping itu,
perlu pula diperhatikan bahwa kegiatan sosial ekonomi dalam ruang dapat
menimbulkan dampak positif maupun negative terhadap kegiatan lainnya.
Daftar Pustaka :
Budiharsono,
S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta :
PT. PradnyaParamitha.
Ernan,
R. 2002. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Yayasan Pustaka Idonesia
Miraza,
Bachtiar Hasan, 2004. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Bandung : Penerbit
Aditama.
Pariwisata
Karo. 2009. Potensi Pariwisata Kabupaten Karo. http://pariwisatakaro.blogspot.com/2009/05/karo-map.html.
Diakses tanggal 20 Maret 2020.
Sapitri,
T.R. 2018. Pengembangan Instrumen Analisis Kebutuhan Diklat Berbasis Training
Need Assessment Tool (Tna-T) Berbantuan Web Based Questionnaire. Bandung :
Universitas Pendidikan Indonesia.
Wiryanto,
W. 2017. Kajian Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor
Pariwisata Era Reformasi Birokrasi. Prosiding Seminar dan Call For Paper :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.